POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN : Sejumlah aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD Kota Balikpapan pada 2025 terpaksa ditunda realisasinya pada 2026. Tekanan terhadap keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu penyebab usulan masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodasi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan kegiatan reses merupakan agenda wajib anggota DPRD yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Menurutnya, dalam setiap pelaksanaan reses, anggota DPRD banyak menerima aspirasi masyarakat, mulai dari usulan pembangunan infrastruktur hingga berbagai kebutuhan lainnya.

“Setiap tahun anggota DPRD Balikpapan melakukan tiga kali reses di dapil masing-masing. Itu wajib dilakukan. Dalam perjalanan reses, kami banyak menerima usulan masyarakat, baik pembangunan maupun usulan lainnya,” kata Gasali, Selasa (15/9/2026).

Namun, Gasali mengakui tidak seluruh aspirasi tersebut dapat langsung direalisasikan. Setiap usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.

“Usulan-usulan tersebut tidak semuanya dapat terakomodasi karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah dalam dua tahun terakhir turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan. Terlebih, pada 2026 terjadi efisiensi anggaran akibat berkurangnya dana transfer ke daerah.

“Apalagi dalam dua tahun terakhir ini kita masih menghadapi efisiensi. Yang seharusnya usulan dari reses tahun 2025 bisa direalisasikan pada 2026, ternyata ikut terdampak karena anggaran tahun ini juga mengalami efisiensi,” jelasnya.

Gasali menyebut, dampak efisiensi tersebut semakin terasa karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Bahkan, sejumlah aspirasi masyarakat yang sebelumnya diharapkan masuk dalam penganggaran APBD Perubahan, ternyata tidak ada anggarannya.

“Besarnya dana transfer ke daerah yang kurang salur tentu berpengaruh. Salah satunya usulan-usulan kita dari hasil reses juga ikut terdampak. Bahkan, di anggaran perubahan ini belum ada anggarannya,” katanya. 

Meski demikian, Gasali memastikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui reses tidak serta-merta dihapus dari agenda pembangunan. Aspirasi tersebut tetap menjadi bagian dari perencanaan yang akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

Karena itu, ia meminta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini belum sepenuhnya memungkinkan seluruh usulan direalisasikan.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat. Semoga kemampuan keuangan daerah ke depan semakin baik, sehingga kekurangan-kekurangan di lingkungan masyarakat, termasuk sarana dan prasarana, dapat kita selesaikan secara bertahap,” pungkasnya.(mid)